BAB IV

PERUSAHAAN EFEK
 

Pasal 31

Perusahaan Efek dapat menjalankan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Pasal 32
(1)

Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berbentuk:
 
a.

Perusahaan Efek nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
b.

Perusahaan Efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.
(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Perusahaan Efek melakukan Penawaran Umum.
(3)

Ketentuan mengenai kepemilikan saham Perusahaan Efek oleh orang perseorangan warga negara asing dan atau badan hukum asing ditetapkan lebih lanjut  oleh Menteri Keuangan.

Pasal 33
(1)

Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:
 
a.

Modal Perusahaan Efek nasional ditetapkan sebagai berikut:
 
1)

Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  Penjelasan:
 

Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) atau disebut pula net adjusted working capital adalah jumlah kas dan bank, Portofolio Efek, dan aktiva lain Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh utang Perusahaan Efek, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
2)

Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3)

Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4)

Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan

5)

Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang- kurangnya sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
b.

Modal Perusahaan Efek patungan ditetapkan sebagai berikut:
 
1)

Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2)

Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang- kurangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3)

Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4)

Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan
5)

Perusahaan Efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2)

Menteri Keuangan dapat menetapkan besarnya modal disetor yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek, yang berbeda dengan besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)

Bapepam dapat menetapkan besarnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Efek, yang berbeda dengan besarnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 34
(1)

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
 
a.

akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
c.

daftar nama direktur dan tenaga ahli yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari Bapepam; dan
d.

dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.
   

Pasal 35
(1)

Perusahaan Efek dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung,oleh orang perseorangan yang:
 
a. pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
  Penjelasan:
 

Tindak pidana di bidang keuangan antara lain tindak pidana di bidang perbankan, atau Pasar Modal, atau perpajakan.
b.

tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
(2)

Direktur, komisaris, atau Wakil Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan sekurangkurangnya sebagai berikut:
 
a.

orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
b.

tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
c.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
d.

memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
e.

memiliki keahlian di bidang Pasar modal.

Pasal 36
(1)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib sekurang- kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek.
(2)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek wajib sekurang- kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Penjamin Emisi Efek.
  Penjelasan:
 

Orang perseorangan yang telah memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
(3)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib sekurangkurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Efek berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam.
 

PP 45 TAHUN 1995